Demografi Besar, Tantangan Perbaikan Pengelolaan ASN

06-04-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono menilai tantangan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dan profesional sesuai dengan kompetensinya adalah pada besarnya jumlah penduduk di Indonesia (demografi). Sehingga, antisipasi serta pengelolaan tata kelola ASN yang tepat harus segera dilakukan sejak dini.

 

“ Kami anggota Dewan dari FPKS akan terus bekerja mengontrol agar kementerian bisa memenuhi tuntutan aparatur negara yang dibutuhkan,” jelas Sutriyono saat menjadi pemapar dalam Diskusi Publik ‘Mewujudkan Negara sebagai Pelayan Rakyat’ di Ruang Pleno FPKS, DPR RI, Rabu (5/4).

 

Selain karena faktor demografi, kualitas ASN akan lebih baik juga ditentukan oleh penghargaan (reward) berupa kenaikan gaji dan tunjangan (renumerasi). Meskipun demikian, renumerasi antar daerah ini harus dicari formula yang tepat dan adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah.

 

“Kami juga minta ada formula yang adil dan tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah. Apalagi Pak Menteri Asman juga menyampaikan, ASN sebagai perekat kesatuan daerah kita,” papar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini.

 

Dalam acara itu hadir pula Menpan-RB Asman Abnur, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi, Mantan Mendikbud Anies Baswedan, serta Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sebagai pemberi pidato kunci.⁠⁠⁠⁠(mp) foto : Jayadi/od.

 
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...